Wawali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe Tegaskan Komitmen Pemkot Perkuat Program Cek Kesehatan Gratis
JAKARTA – Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam memperkuat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Abdul Harris saat menghadiri Forum Diskusi Aktual bertajuk “Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Tindak Lanjut Program Cek Kesehatan Gratis” yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (16/7/2026), di Jakarta Pusat.
Menurut Abdul Harris, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar Program Cek Kesehatan Gratis dapat berjalan efektif serta menjangkau masyarakat secara luas. Pemerintah daerah, kata dia, memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan kesehatan dapat diterapkan sesuai kebutuhan warga.
“Dalam hal ini, Kota Bekasi telah melaksanakan penguatan perannya sebagai pemerintah daerah untuk menjalankan amanat undang-undang, dengan memberikan fasilitas yang menunjang kepada masyarakat. Kami selalu menyelenggarakan Cek Kesehatan Gratis di ruang-ruang publik, sekaligus memberikan jaminan kesehatan melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ujar Abdul Harris.
Ia menegaskan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi salah satu prioritas Pemkot Bekasi. Hingga Juni 2026, sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah mendapatkan fasilitas Cek Kesehatan Gratis atau mencapai sekitar 95 persen dari target yang ditetapkan pemerintah daerah.
Selain pelaksanaan CKG, Pemkot Bekasi juga terus memperluas perhatian terhadap kelompok masyarakat rentan, termasuk lanjut usia. Salah satunya melalui program sekolah lansia yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup serta mendorong pola hidup sehat bagi para warga lanjut usia.
Abdul Harris menambahkan, Pemkot Bekasi terus melakukan evaluasi dan membuka ruang masukan dari berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas program kesehatan. Namun demikian, dukungan pemerintah pusat tetap diperlukan, terutama terkait kebutuhan sumber daya manusia bidang kesehatan yang masih terbatas.
Sebelumnya, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri Dr. T.R. Fahsul Falah menyampaikan bahwa pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi pelayanan yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
BSKDN Kemendagri melalui forum tersebut menghimpun berbagai masukan strategis untuk menyusun rekomendasi kebijakan berbasis kajian. Penguatan peran pemerintah daerah di sektor kesehatan diharapkan mampu memperkuat tata kelola pelayanan publik sekaligus mendukung agenda Kedaulatan Kesehatan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
