Abdul Harris Bobihoe Dorong UMKM Bekasi Kantongi Izin BPOM demi Tembus Pasar Nasional
KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha serta pendampingan pengurusan legalitas produk. Salah satu langkah nyata diwujudkan lewat Pelatihan Kewirausahaan bertajuk Strategi Efektif dan Efisien Pengurusan Izin BPOM untuk UMKM yang digelar di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kota Bekasi, Rabu (22/7/2026).
Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe hadir langsung membuka kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Bekasi terhadap upaya mendorong UMKM naik kelas dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
Dalam sambutannya, Abdul Harris menegaskan bahwa legalitas produk melalui izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan salah satu fondasi penting bagi pengembangan usaha. Menurutnya, izin BPOM tidak hanya memenuhi ketentuan administrasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas peluang pemasaran produk.
“Legalitas produk bukan hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar. Pemerintah Kota Bekasi akan terus hadir memberikan pendampingan agar pelaku UMKM semakin maju dan berdaya saing,” ujar Abdul Harris.
Pelatihan tersebut memberikan pemahaman kepada peserta mengenai tahapan pengurusan izin BPOM, mulai dari persyaratan administrasi, standar mutu, hingga aspek teknis yang harus dipenuhi agar produk memenuhi standar keamanan pangan dan siap dipasarkan secara lebih luas.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pembina I Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan RI Sumarni Yassirli, Pembina UMKM Perkit Lin Afriansyah Noor, Ketua DWP Kementerian Ketenagakerjaan RI Siti Munfarida, Ketua Forum Wirausaha Mandiri Aisyah, Direktur PT Pesona Optima Jasa sekaligus Presiden IMA Chapter Bekasi Ferry Haryawan, Kepala BPKK Dini Antari Widianingsih, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Dzikron, serta para pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Kota Bekasi.
Pemerintah Kota Bekasi menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan komunitas kewirausahaan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem UMKM yang kuat dan berkelanjutan. Melalui pendampingan yang berkesinambungan, diharapkan semakin banyak produk UMKM Kota Bekasi yang memiliki izin resmi, berdaya saing tinggi, serta mampu menembus pasar nasional hingga internasional sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
